Kamis , 24 September 2020
Home / Info / Guru Honorer Punya Hak Pelatihan

Guru Honorer Punya Hak Pelatihan

Guru Honoere Punya Hak Ikuti Pelatihan dari Pemerintah.
Foto Ilustrasi Guru Honorer

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebar ribuan instruktur nasional ke masing-masing zonasi untuk melatih para guru tahun ini.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Supriano mengatakan pelatihan tersebut dilakukan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas guru, utamanya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tahun ini kita melatih berdasarkan zona. Kita siapkan instruktur nasional 1.200 untuk melatih guru-guru inti di masing-masing zonasi,” kata Supriano, Selasa (19/11)

Menurut Supriono, saat ini ada sekitar ratusan ribu guru PNS yag belum terkualifikasi pendidikan strata 1 (S1) “Dari tiga juta guru, yang belum S1 sekitar 400 ribu. Padahal sekarang persyaratan harus S1, ini masalah yang existing ada,” ujarnya.

Supriono menjelaskan peningkatan kompetensi guru sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan empat dasar kompetensi siswa. Antara lain berpikir kritis, kerja sama, kemampuan berkomunikasi dan inovasi dalam kreativitas.

“Pada ranah guru tidak pernah terjadi proses itu. Perbedaan disparitas ini jomplang antara daerah satu dengan yang lain,” imbuhnya.

Pelatihan guru ini, lanjut Supriono, akan menekankan pada proses pembelajaran, bukan konten pengajaran. Menurutnya, hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki guru lulusan S1, yakni bagaimana proses pembelajaran dapat berkualitas di dalam kelas.

“Yang dijadikan masalah itu bukan konten tapi proses pembelajaran di kelas bukan konten atau subjek,” tuturnya

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, meminta agar pemerintah tidak diskriminatif terhadap guru honorer. Meski statusnya bukan PNS, guru honorer harus tetap diberikan kesempatan ikut pelatihan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensinya.

“Tidak boleh diskriminatif terhadap guru honorer. Mereka harus ditingkatkan pelatihannya, sehingga tidak tertinggal jauh kualitasnya. Jangan sampai ada guru honorer yang kualitasnya sangat tinggi dan ada yang rendah sekali,” katanya.

Menurut Unifah, saat ini ada dua persoalan yang berbeda, yaitu masalah kekurangan guru dan kualitas guru. Untuk itu, kekurangan guru harus segera diselesaikan.

“Meskipun dibilang tenaga pendidik melimpah tetapi faktanya banyak daerah kekurangan guru. Nah, bagaimana menyelesaikannya?,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Unifah, bagaimana menghormati guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Apakah ada yang memenuhi persyaratan dijadikan guru tetap.

“Kalau tidak memenuhi, apakah mereka tetap dipekerjakan di sekolah masing-masing tetapi penghasilannya dinaikkan sehingga memenuhi standar kelayakan hidup,” imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah ini, kata Unifah bukan hanya tugas pemerintah pusat. Pemda sebagai pemberi kerja harus ikut bertanggung jawab meningkatkan kualitas guru honorer. Mengingat, guru honorer paling banyak di daerah.

“Pemda harus ikut membantu menyelesaikan masalah guru honorer. Kalau mau bahas mutu, harusnya masalah kesejahteraan sudah selesai dibahas,” pungkasnnya.

Sumber: Radar Tasikmalaya

About Admin

Check Also

Pospenas 2019 Telan Biaya 6 Miliar

Logo Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional JAKARTA – Ditjen Pendidikan Islam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *