Perum Bulog (Perseroan) mengusulkan pelonggaran skema penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Yang dimaksud pelonggaran penyerapan adalah perusahaan pelat merah itu juga ingin menyerap beras petani dengan skema komesial.
Direktur Operasional Bulog, Tri Wahyudi Saleh menjelaskan apabila Bulog diperbolehkan menggarap beras komersial, maka ke depan Bulog tidak akan terlalu terbebani untuk mendistribusikan beras CBP dengan jumlah yang besar.
“Ya, kami khawatir dengan volume CBP yang terlalu besar, sementara penyalurannya terbatas, maka akan terjadi disposal (dibuang) beras,” ujar dia di Jakarta, Senin (3/12).
Tahun ini, kata dia, Bulog ditugaskan pemeintah untuk menyerap beras dari petani sebesar 1,8 juta ton untuk CBP. Diperkirakan realisasinya hingga akhir tahun ini hanya bisa mencapai 1,5 jita ton. Sedangkan, pasokan CBP di gudang Bulog ini sebanyak 2,3 juta ton.
Terhambatnya penyaluran CBP, karena mulai tahun ini Bulog bukan lagi sebagai penyalur tunggal beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bulog harus bersaing dengan pemasok beras swasta melalui skema pasar.
Karenanya, dia meminta pemerintah dan pihak terkait perlu menghitung kebutuhan riil CBP untuk setiap tahunnya. Karena selama ini CBP disalurkan melalui operasi pasar atau bantuan bencana alam.
“Jadi misalkan, stok CBP di Bulog 200 ribu ton per tahun, maka kami hanya perlu menyerap sebesar itu saja. Sisanya kami lakukan penyerapan secara komersial baik dalam bentuk beras medium maupun premium, sehingga berapapun besarnya penyerapan secara komersial, itu menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Lanjut dia, apabila pemerintah memerlukan beras tambahan untuk kebijakan pengendalian harga di tingkat konsumen, maka Bulog akan mengeluarkan stok beras komersialnya untuk keperluan pemerintah, dengan skema pemerintah membeli beras komersial Bulog.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai usulan Bulog bisa mengelola beras komersial hanya sekadar untuk mengalihkan isu karena sebanyak 200 ribu ton beras menumpuk di gudang, dan terancam di-disposal. “Bulog ini seakan-akan ingin mengalihkan isu aja dari beras yang terancam dibuang kemarin,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (3/12).
Menurut Huda, usulan tersebut harus dipikirkan kembali karena apabila ada kerugian pemerintah akan kesulitan dalam memprediksi sebab tidak ada kuota yang jelas. “Jadi, harus dipikirkan kembali bagi Bulog untuk menyerap beras dari petani secara komersial,” tukas Huda.
Sebelumnya, Perum Bulog berencana 20 ribu ton beras bakal di-dispol karena mengalami penurunan mutu. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Pemusnahan beras itu menyebabkan potensi kerugian mencapai Rp 160 triliun. Ini dengan asumsi harga beras Rp 8 ribu per kilogram.
