Bank BNI prioritaskan debitur yang terdampak Covid-19 untuk program restrukturisasi kredit.
Read More »Dampak PPKM, Pusat Belanja Kemungkinan PHK Pekerja
Pelaku usaha di pusat perbelanjaan tidak menutup kemungkinan akan terpaksa melakukan hal yang tidak bisa dihindarkan yang bisa terjadi kepada tenaga kerja di sektor tersebut.
Read More »Selama PPKM Kegiatan Ibadah Ditiadakan
Kementerian Agama menerbitkan surat edaran terkait penyelenggaraan kegiatan ibadah termasuk ibadah Iduladha, sehubungan dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.
Read More »Ridwan Kamil Prioritaskan Pengusaha Lokal Di Kawasan Rebana
Keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek infrastruktur di Rebana menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan diyakini akan mendongkrak kapasitas dan kapabiltas pengusaha lokal.
Read More »World Bank: Indonesia Membutuhkan Pekerja Kelas menengah
Bank Dunia dalam laporannya, mencatat hanya ada 13 juta pekerja di Indonesia yang memiliki pendapatan cukup untuk membiayai kehidupan kelas menengah dengan empat anggota keluarga.
Read More »Syarat Wajib Penumpang, Selama PPKM Darurat
Syaratnya yakni pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis tahap I) dan PCR H-2 untuk pesawat, serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
Read More »BluBca Digital Akan Rilis 2 Juli 2021
BluBCA Digital Akan Resmi Dirilis 2 Juli 2021. Diawal peluncuran, aplikasi baru tersedia untuk pengguna Android di Google Play Store.
Read More »Kerjasama GP Ansor, BNI, PT.Pos Indonesia
Anggota GP Ansor yang menjadi Agen46 berpeluang akan memperoleh pendapatan sekitar Rp 5 juta per bulan.
Read More »Pemerintah Menetapkan PPKM Darurat Pada 2 Juli 2021
Dalam rapat koordinasi terbatas yang membahas mengenai evaluasi dan perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, pemerintah menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebagai ganti dari PPKM Mikro ketat.
Read More »Menkeu Atur Ulang objek dan fasilitas PPN dalam RUU KUP
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan mengatur ulang objek dan fasilitas yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.
Read More »